Krisis keuangan Eropa yang sedang terjadi mungkin saja menjadi
salah satu pemicu percepatan pergeseran kekuatan ekonomi global dari
negara-negara maju ke arah negara-negara berkembang (New Emerging Markets).
Meskipun kenaikan harga akan segera berlangsung tapi potensi pertumbuhan
ekonomi dapat dilakukan dari kualitas sistem produksi dibidang pertanian,
perkebunan, perikanan dan pertambangan Indonesia.
Terlihat, kecenderungan yang lebih cepat akan terjadi di
Indonesia yang berada di kawasan Asia diperkirakan akan memperoleh manfaat
positif yang berarti dengan pasar yang bergerak ke Indonesia. Sedangkan dari
sisi produksi, peranan sektor industri manufaktur dan sektor konstruksi
diperkirakan akan semakin menonjol dan memainkan peranan penting dalam
perekonomian Indonesia lima tahun ke depan, di samping sektor pertanian yang
bisa tumbuh lebih dua kali lipat dari pertumbuhan penduduk, sektor perdagangan,
dan sektor keuangan.
Bila aktivitas ekonomi Indonesia tidak ingin terganggu
dari dampak harga minyak dunia maka aktivitas penggunaan faktor produksi harus
diirit sesuai kebutuhan riil masyarakat. Kita menyadari bahwa untuk mencapai
kondisi ideal tak akan terjadi dalam waktu singkat. Kita harus senantiasa
menjaga agar proses pemulihan ekonomi berlangsung secara cepat dan dinamis.
Untuk itu kita perlu bersabar untuk menapaki proses yang berkelanjutan lewat
pembangunan dan penguatan kelembagaan (institutional development).
Dengan penguatan kelembagaan dapat dipastikan investasi
yang masuk ke Indonesia dalam beberapa tahun mendatang akan segera terwujud. Sebagai
negara yang mempunyai sumber daya yang besar, Indonesia akan menjadi lokasi
yang lebih menarik. Para investor yang berasal dari negara di luar ASEAN akan
berusaha memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Indonesia dengan ketentuan rule
of origin yang diberlakukan oleh ASEAN dalam kerangka AFTA.
Menyimak kecenderungan yang terjadi,
Indonesia perlu memberikan peluang kepada para investor untuk memanfaatkan
“kelebihan” yang dimiliki oleh Indonesia. Berkaitan dengan itu maka sikap
keterbukaan dari masyarakat perlu dikembangkan agar para investor asing
merasakan bahwa risiko berusaha di Indonesia mengalami perubahan yang berarti.
Ditambah peningkatan investasi fisik harus terus dilakukan
agar dapat memacu pertumbuhan ekspor sehingga dapat mengakselerasi dan menjadi
motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Pembangunan infrastruktur
tentu saja perlu terus dilanjutkan. Dalam jangka pendek dan menengah,
selayaknya fokus diberikan kepada listrik dan air. Untuk jalan dan pelabuhan
yang menjadi tulang punggung sistem logistik, pembangunan hard
infrastructure (penambahan ruas dan panjang jalan) ditambah dengan soft
infrastructure (perbaikan SDM dan pemberantasan pungli di jalan) agar dapat
memacu pertumbuhan investor.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Masalah Sumber Daya Manusia dan ketenagakerjaan
hendaknya menjadi salah satu prioritas perhatian pemerintah. Karena sebagaimana
dituangkan dalam Pasal 27 ayat 2 Undang‐Undang Dasar 1945, seluruh warga negara Indonesia selayaknya dijamin
haknya atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, sampai saat ini
masalah pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kebanyakan masyarakat
Indonesia masih terus menjadi persoalan yang belum teratasi.
Strategi pembangunan ekonomi dan investasi di Indonesia
selama ini, yang mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis modal, ternyata belum mampu
mengatasi masalah ketenagakerjaan, khususnya dalam hal penciptaan kesempatan
kerja yang memadai, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengatasi kemiskinan.
Ini antara lain disebabkan karena Indonesia adalah negara yang perekonomiannya
kelebihan tenaga kerja (labor surplus economy), sehingga pertumbuhan
ekonomi tidak serta merta berdampak secara signifikan mengatasi pengangguran
dan kemiskinan.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara
pengekspor produk berbasis sumber daya lokal yang terbarukan (renewable local
resources) seperti di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan
perikanan. Untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan SDM yang
berkualitas. Pemerintah hendaknya terus meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan
penguatan skill dengan pengadaan kursus-kursus keterampilan bagi tenaga kerja
Indonesia. Ditambah penempatkan TKI formal semi skilled khususnya
kelompok usia kerja produktif yang besar agar mampu bersaing dengan tenaga
kerja dari negara lainnya.
Optimalisasi Potensi Daerah
Salah satu dimensi kebebasan yang sudah mulai bergulir
adalah otonomi daerah. Terlepas dari masih banyak kelemahan dalam penerapannya.
Ekses penerapan otonomi daerah dapat mendorongan untuk memajukan iklim usaha
dan mengundang investor. Indonesia perlu menarik lebih banyak investasi yang
berhubungan dengan investasi dasar, seperti dalam bidang manufaktur, sumber
daya dan pertanian yang merupakan sumber keunggulan komparatif yang sangat bisa
diandalkan.
Kemudian investasi untuk infrastruktur fisik modern guna
mendukung pertumbuhan, khususnya di daerah. Bersamaan dengan investasi dalam
infrastruktur fisik, investasi di bidang jasa yang memerlukan infrastruktur
fisik juga perlu dilakukan. Hal ini termasuk jasa seperti telekomunikasi,
teknologi komunikasi dan informasi, pendidikan, transportasi dan distribusi.
Semua kegiatan di atas memerlukan koordinasi lintas
sektoral dalam investasi dan pengaturan kebijakan, dan harus ditempuh dengan
cara yang paling efisien. Keterkaitan antar kegiatan akan menjadi faktor
penentu apakah Indonesia mampu mengambil manfaat yang sesungguhnya dari adanya
integrasi ekonomi dengan pasar regional dan internasional.
Untuk melakukan kegiatan diatas perlu regulasi secara insentif
yang prorakyat sehingga dapat memasukkan teknologi dan sistem managemen baru dalam
pelaksanaanya. Singkatnya, kebijakan yang lebih progresif dan kerja lebih keras
dalam peta pembangunan ekonomi Indonesia dapat masuk ke dalam arus utama (mainstream)
pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional.
Oleh: Edi Setiawan
Oleh: Edi Setiawan
Penulis adalah Analis Ekonomi FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Foto: http://majalahkomite.wordpress.com/
