Ada kecenderungan sebagian tokoh masyarakat, intelektual & kelompok di dalam masyarakat yang secara sadar & sengaja membuang azas-azas Pancasila dari kehidupan bernegara.
Pancasila & Bhineka Tunggal Ika hanya diingat ketika terjadi konflik horisontal antar suku & antar umat beragama. Di saat mendesign sistem negara, di saat merumuskan aturan yg mengatur hajat hidup orang banyak & membuat aturan SDA, mereka secara sengaja & sadar membuang azas Pancasila ke dalam tong sampah.
Dalam debat-debat politik tentang permasalahan negara, terakhir soal Pilkada, selalu yg dijadikan acuan adalah "agenda & semangat reformasi 1998", seolah-olah agenda reformasi 1998 adalah ideologi negara.
Padahal, sebagai pelaku yg turut serta dalam gerakan mahasiswa 1998, tak pernah ada rumusan agenda & tuntutan mahasiswa tentang Pilkada langsung & otonomi daerah.
Yang menjadi tuntutan utama gerakan mahasiswa 1998 adalah turunkan Soeharto, batasi masa jabatan Presiden, turunkan harga, hapus KKN, tolak peran politik ABRI, tegakkan kemerdekaan berkeyakinan, berserikat & berpendapat di muka umum.
Otonomi daerah & Pilkada langsung bukan agenda gerakan mahasiswa 1998, tapi agenda yg diselundupkan kekuatan asing, IMF, Bank Dunia & NDI untuk merusak mental & memecah NKRI. Melalui kaki tangannya yg dibayar dengan harga yg sangat murah, yaitu sejumlah intelektual di lembaga penelitian & kampus, serta LSM, telah melakukan operasi politik mengacak acak & memecah NKRI. Pada era itu, para intelektual & LSM panen raya "dibooking" oleh kekuatan asing.
Kita tak menghendaki lahir kembalinya rezim diktator yg menginjak-injak harkat kita sebagai manusia. Namun, kita juga menolak keras jika negeri & rakyat kita dikuasai oleh kekuatan asing yg hadir dengan metode baru, yaitu menjajah melalui dua sayap "soft ware", demokrasi liberal & ekonomi neoliberal.
Penulis : Haris Rusly
Mantan Aktivis Mahasiswa 1998 (UGM)
