 |
| Suwarjonno/ kabarnusa.com |
Alasannya, karena ada laporan warga yang merasa keberatan dengan film tersebut. Selain itu, film ini juga dicurigai mengandung konten komunisme.
Padahal, film yang juga diputar pada Simposium 65 tanggal 18-19 April lalu itu pernah disaksikan sejumlah petinggi negara. Penggalan film tersebut juga sudah diputar di salah satu TV berita terkemuka.
Ada apa sebenarnya dengan film tersebut?
Simak wawancara dengan Ketua Umum AJI Suwarjono berikut ini:
Ada apa sih sebenarnya dengan film ini?
Film ini adalah dokumenter, yang selama ini tidak beredar di bioskop. Termasuk juga film Rayuan Pulau Palsu karya Dandhy Dwi Laksono. Kita ingin ada film-film yang punya nilai jurnalistik dam sejarahnya. Karena selama ini film kan selalu searah tidak pernah memberikan konsep dua arah yang lebih komprehensif.
Film itu apa benar mengandung konten komunisme atau PKI?
Sebenarnya saya mengajak Polisi, TNI dan pemerintah untuk melihat langsung apa sih isinya. Itu film biasa sekali, hanya kesaksian orang-orang di sana dan tidak menyinggung apapun.
Komunisme?
Tidak menyinggung komunisme, itu apalagi lambang-lambang komunisme nggak ada juga.
Jadi kenapa aparat sampai membubarkannya?
Mungkin kata-kata pulau Buru itu masih menjadi momok atau hantu ya. Coba itu diganti pulau Ambon misalnya, padahal isinya biasa banget. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Sama seperti buku, hampir mirip, beberapa pekan ini Polisi dan tentara itu mendatangi penerbit-penerbit buku.
Untuk apa?
Isi bukunya padahal biasa semua, misalkan buku Soekarno, buku soal gerakan 30(S/PKI), yang isinya juga banyak versi. Menurut saya, mendatangi itu sama dengan menteror para penerbit itu.
Lalu bagaimana respon AJI terhadap pembubaran film itu?
AJI mengutuk pembubaran pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta yang berlangsung di kantor AJI Yogyakarta. Pembubaran tersebut mencoreng Indonesia di kancah Internasional karena diadakan dalam rangka Perayaan World Press Freedom Day atau Hari kebebasan Pers Dunia. Ini memperburuk ranking kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang saat ini Indonesia menempati ranking 130 dari 180 negara di seluruh dunia.
Apa yang akan AJI lakukan pascakejadian itu?
AJI Indonesia tengah menggodok rencana mengajukan gugatan ke Polri atas larangan pemutaran film, pembubaran hingga penyitaan buku-buku yang dilakukan secara semena-mena.
Harusnya bagaimana?
Seharusnya kepolisian atau negara memberikan rasa aman bagi warga negara yang menyelenggarakan kegiatan secara konstitusional, bukan menuruti kehendak kelompok-kelompok intoleran, antipluralisme di Tanah Air. Acara diskusi dan pemutaran film di Yogyakarta sudah mengundang Kapolda dan Kapolres untuk hadir, dan minta ijin kepada warga, pengurus RT dan RW setempat. Jadi seharusnya tidak ada alasan untuk membubarkan dengan alasan ada kelompok intoleran tidak suka, kemudian polisi membubarkan acara.
Tapi apa benar ada peran sastrawan Lekra, yang dicurigai punya kepentingan untuk PKI?
Saya tidak tahu soal Lekra dan lainnya. Saya belum pernah dengar soal itu di era keterbukaan sekarang ini. Pemutaran film yang dilakukan AJI ini tidak ada hubungannya dengan gerakan apapun, kecuali bagian dari penyampaian kebebasan bereskpresi yang dilindungi undang-undang. Pemutaran film dokumenter karena bagian dari keingintahuan terhadap sejarah, masalah-masalah yang tidak terungkap di publik dan banyak hal lain yang bisa menambah wawasan para jurnalis terkait berbagai peristiwa di Tanah Air.