Kenapa Megawati Jual Gas Murah ke China?

Jakarta- Disaat harga gas dalam negeri terus mengalami kenaikan, gas yang diekspor ke China tidak boleh naik, yakni tetap dengan harga yang disepakati pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri yaitu USD 3,5 per mmbtu. Kebijakan Putri proklamator RI yang dinilai ‘konyol’ oleh sejumlah kalangan, disanggah oleh Ekonom Megawati Institute.

Iman Sugema, Ekonom Megawati Institute dalam Diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini mengatakan langkah yang dilakukan oleh Megawati sudah benar. Sebab harga gas pada tahun kepemimpinannya waktu itu sedang turun, belum setinggi sekarang. Sehingga menurutnya, Megawati tidak layak disalahkan.

"Kita harus memahami konteks masa beliau jadi presiden tahun 2001-2004. Contohnya penjualan gas Tangguh, dikatakan bahwa itu terlalu murah, dalam konteks sekarang, oke ya. Di tahun 2003 waktu itu situasi dunia untuk harga gas dan minyak bumi sedang turun," ujar Iman di Jakarta, Sabtu (5/4/2014).

Ia berdalih, harga gas Tangguh senilai USD 3,5 per mmbtu sudah sesuai dengan mekanisme pasar. Selain itu, pemerintah pada waktu itu juga tengah kesulitan menjual gas Tangguh. Sehingga keputusan Presiden pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh pembeli.

"Waktu itu banyak sekali ladang gas yang belum tereksploitasi kemudian tidak ada pembeli," tegas dia.

Menjadi masalah, ketika pemerintah Mega meneken perjanjian menjual gas ke China dengan harga USD 3,5 per mmbtu dengan harga tetap. Sehingga ketika harga naik, seperti saat ini, China bisa tertawa lebar menengguk harga gas murah, meskipun Indonesia selaku pemasoknya menaikkan harga gas di dalam negeri.

Hingga saat ini, dirilis bloomberg.com kemarin, harga gas dunia sudah mencapai USD 4,44 per mmbtu. Ekonom Megawati Institut itu juga beralasan, kebijakan meneken harga tetap yang dilakukan Megawati itu punya sejarah panjang. Mega punya hubungan pertemenanan dengan sejumlah pejabat China.

"Pada saat itu dengan pertemanan Bu Mega dan para pejabat di China punya long history, kemudian dibuat keputusan bahwa satu untuk menghindari volatilitas penerimaan negara harga gas tidak dengan floating tapi dengan harga yang tetap," terang dia.

Iman malah menunjuk Presiden yang menjabat saat ini yang bertanggung jawab untuk merevisi perjanjian itu. Karena Megawati saat ini tidak lagi menjabat sebagai presiden. SBY menurutnya, harus melakukan renegosiasi.

"Tugas pemerintahan SBY untuk merevisi perjanjian, bukan tugas Bu Mega, enggak mungkin Bu Mega yang merevisi," kilahnya. (MDK)

foto: idealisme.blogdetik.com