Jakarta
- Kasus hukum yang menimpa Satinah adalah masalah martabat bangsa, pemerintah
harus berada di garda terdepan untuk menyelesaikannya. Akan sangat tidak etis
jika kasus Satinah berkaitan dengan hidup-mati, malah dipolitisasi.
Bendahara
Umum DPP IMM Mora Harahap Mora mengatakan bahwa kasus yang berkaitan dengan
hidup mati Satinah Binti Djumadi sudah dipolitisasi untuk menaikkan citra
partai tertentu.
"Saya
melihat kasus yang menimpa Satinah sudah dipolitisasi partai tertentu, bahkan
ada Capres yang cari muka memanfaatkan kasus ini untuk menaikkan citranya,
apalagi menjelang pemilu mendatang" ujar Mora di Jakarta, Rabu
(26/3/2014).
Pemerintah
harus mengambil langkah yang cepat untuk menyelematkan Satinah dari Jerat
hukuman mati yang dijadwalkan 3 April mendatang.
"Pemerintah
harus segera menempuh jalur diplomasi dengan mengirimkan surat atau menelepon
Raja Arab untuk menunda hukuman tersebut. Mengingat ini bukan pertama kali
menimpa para TKI kita, saya menilai dari dulu lembaga yang mengurus TKI memang
tidak serius menjalankan tugasnya", ungkap Mora.
Gerakan
Save Satina dengan cara melakukan penggalangan dana 21 miliar untuk membebaskan
Satina, adalah bagian dari langkah yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan
Satina dari eksekusi mati. Namun menurut Mora, hasilnya akan lebih signifikan
jika pemerintah berada di depan.
"Saya
menilai itu gerakan nyata yang bisa dilakukan masyarakat, tetapi jika
pemerintah berada di depan pasti hasilnya akan lebih signifikan", tutup
Mora.
Diketahui,
Satinah didakwa telah membuhuh majikannya Nura Al Gharib dan mencuri uang
37.970 Saudi Riyal (SR) pada tahun 2007
di wilayah Gaseem, Arab Saudi. Melalui
putusan kasasi, Satinah divonis mati pada Agustus 2011. Pelaksanaan eksekusi
ditunda tiga kali. Ahli waris korban bersedia memaafkan Satinah asalkan
membayar diyat sebesar SR10 juta atau sebesar Rp21 miliar.
Sumber Foto : www.tempo.co
