Oleh : Affandi Affan
Tahun 2014 adalah tahun politik.Paling tidak begitulah
yang menjadi buah bibir para tokoh politik dan pengamat serta sebagian cendekiawan memberikan stigma pada kehadiran
tahun 2014. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sesungguhnya yang
dimaksudkan dengan tahun politik itu, bahkan tidak jarang para caleg yang
notabene adalah anggota partai politik saja tidak memahami betul yang
dimaksudkan dengan tahun politik yang menjadi issu nasional itu.
Ohmae dalam buku Memotret Telematika Indonesia
Menyongsong Masyarakat Informasi Nusantara menjelaskan bahwa “perubahan tatanan
social politik terjadi didorong oleh perkembangan-perkembangan mutakhir yang
luar biasa dalam teknologi telekomunikasi, informasi dan komputer” Pemikiran Ohmae
ini mewakilki paham determinisme teknologi, yaitu paham bahwa teknologi, dalam
pengertian teknisnya merupakan factor yang mendorong dan menentukan bentuk dan
arah perubahan sosial. Batas-batas
politis bangsa-bangsa dunia menjadi sirna karena didesak oleh perkembangan
teknologi informasi.
Kemampuan mengelola kehadiran
perkembangan teknologi informasi akan memberikan keuntungan yang luar biasa
bagi siapa saja termasuk bagi para politisi untuk membangun opini dan kekuatan
dalam rangka merebut kekuasaan.
”Jokowi anak emas media massa”
pernyataan ini bukan tidak beralasan. Kehadiran Jokowi yang diawali ketika
berlangsungnya bursa calon gubernur DKI
Jakarta, diakses bahkan dijadikan komoditas menu media massa dan bernilai
komersial yang memberikan keuntungan dalam
dunia bisnis informasi. Indah kabar dari rupa. Begitulah petuah orang tua.
Kabar tentang Jokowi di Solo yang dibesar-besarkan media massa, membakar
ekspektasi masyarakat Jakarta menjadi meluap-luap seolah-olah hendak menjadikan
Jokowi pahlawan yang dapat mengatasi masalah krusial dan klassik warga Jakarta
yaitu Macet dan Banjir. Disamping ekspektasi dan emosional yang menggelegak
bagaikan gelombang samudera hindia, konsekwensi logis dimana masyarakat Jakarta
kecewa dengan pemimpin-pemimpin terdahulu. Inilah sesungguhnya mengapa pilihan
jatuh kepada Jokowi. Padahal masalah macet dan banjir Jakarta, tidak
sesederhana sebagaimana permasalahan yang ada di Solo, karena mengurai
kemacetan dan mengatasi banjir harus diatasi bersama antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah yang terkait sebagai pemasok kemacetan dan banjir
tersebut. Jangankan hanya jabatan Gubernur DKI Jakarta, kalaupun jadi Presiden
belum tentu bisa mengatasi masalah macet dan banjir kota Jakarta. Mengapa ? Karena
kompleksnya permasalahan. Hal ini secara sederhana dapat dianalogikan, bahwa
presiden Republik Indonesia sudah silih berganti, sejak presiden RI yang
pertama Bung Karno, Pak Harto, BJ. Habibi, Gus Dur (Abdurrahman Wahid),
Megawati Sukarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), demikian juga Gubernur
Jakarta sudah bergonta ganti, dari mulai
Gubernur ke enam yang kontroversial Ali Sadsikin hingga Fauzi Bowo, yang mustahil
mereka tidak mempunyai program mengatasi kemacetan dan banjir Jakarta, namun
realitasnya, ternyata Macet dan Banjir tetap berlanjut berkesinambungan menjadi
masalah turun temurun. Karena masalah macet tidak berdiri sendiri, paling tidak
ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan masalah macet Jakarta antara lain
luas wilayah dengan pertumbuhan / perkembangan jumlah penduduk yang tidak
seimbang, ditambah lagi Jakarta dijadikan tempat mengadu nasib bagi pencari
kerja dari berbagai daerah. Pola hidup sebagian masyarakat Jakarta yang
bermewah-mewah sehingga ada 1 (satu) keluarga memiliki 3 (tiga), 4 (empat) buah mobil bahkan lebih. Tidak seimbangnya
infrastruktur jalan dengan jumlah kenderaan yang terus bertambah, dan
lain-lain.
Demikian halnya masalah banjir
Jakarta tidak berdiri sendiri. Letak geografis kota Jakarta, yang seolah-olah
berbentuk sebuah kuali besar yang menampung tumpahan air hujan dari hulu,
maupun air pasang laut. Apa yang harus dilakukan, kanalisasi, membangun resapan
air, atau dibuat benteng yang tinggi sepanjang jalur-jalur lintas air yang
melimpah ke kota Jakarta, sehingga luapan air tidak akan dapat menembus benteng
yang tinggi melindungi kota Jakarta tersebut, atau secara intensif teknologi
pendistribusian hujan dilakukan walaupun dengan biaya yang tidak murah,
membutuhkan badan/ lembaga khusus yang terdiri para ahli dari anak bangsa
melakukan kajian yang sungguh-sungguh dan komprehensif agar masalah banjir ini
dapat ditemukan jalan penyelesaiannya.
Jokowi anak emas media massa artinya,
setiap langkah Jokowi senantiasa diikuti oleh media, bahkan kalau tidak
melanggar etika, dan izin Jokowi, maka tidurnya Jokowipun dijadikan berita. Poling yang menempatkan Jokowi
sebagai calon presiden dengan prosentase tertinggi sesungguhnya merupakan kemenangan
media massa.. Betapa tidak ! Para awak media massa baik elektronik maupun cetak,
didukung oleh para intelektual mengatasnamakan lembaga surveynya ini secara
intens, sistematis dan terprogram dengan instrumennya memasarkan sosok Jokowi
seolah-olah sebagai pemimpin yang tepat untuk Indonesia ke depan.
Sebenarnya kegamangan (dengan tertegun
dan terkaget-kaget) Jokowi menghadapi realitas masalah kota Jakarta yang tidak
kunjung terselesaikan, yang tidak akan pernah membuka intelektual, dan emosional masyarakat yang
sudah ternina bobokkan dengan ekspektasi dan kekecewaan carut marutnya
kepemimpinan daerah dan nasional dengan beragamnya permasalahan yang terjadi,
menjadi indikator bahwa Jokowi sesungguhnya tidak lebih istemewa dari Bu Risma
( Tri Risma Harini).
Tidak berlebihan jika
dikemukakan bahwa yang membedakan antara Jokowi dengan Bu Risma wali kota Surabaya
Jawa Timur adalah, jika Bu Risma turun blusukan tidak menggunakan jasa media
massa untuk mengekspose kepeduliannya kepada rakyatnya, sedangkan Jokowi,
kemana pergi, bergerak melangkah selangkah atau seribu langkah tetap dengan
setia awak media meliputnya. Kebesaran Jokowi belum memperlihatkan keberhasilan
gemilangnya, akan tetapi lebih dibesar-besarkan media massa semata.
TS. Elliot mengemukakan : ”apa yang kita ketahui mengenai
orang lain hanyalah memori kita mengenai saat-saat kita mengenalnya. Dan orang
itu telah berubah sejak itu... dunia berubah lebih cepat dari pada kata-kata,
namun kita tetap menggunakan kata-kata yang agak usang dan tidak lagi
menggambarkan dunia tempat kita tinggal” (Dedy Mulyana : 2007)
Media massa penyumbang
terbesar mengangkat popularitas seseorang menguasai opini dunia. Keberpihakan
media massa terhadap salah satu sosok yang direkayasa agar diidolakan menjadi
penggerak percepatan popularitas tersebut. Disinilah pentingnya informasi yang jujur,
transparan, dan lengkap serta penerimaan informasi dengan cerdas sehingga tidak
terjebak pada indah kabar dari rupa!
”Penulis Ketua Asosiasi Pers Independent
Indonesia (APII) Kota Medan & Mahasiswa Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
( UMSU) Medan”.
