Salah satu
keputusan penting dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 22 Desember 1992 di Rio De
Janeiro Brazil adalah penetapan Hari Air Sedunia yang akan diperingati tanggal
22 Maret setiap tahunnya. Komitmen ini menunjukan keprihatinan sekaligus
dukungan PBB bagi pemerintah di seluruh dunia agar memberikan perhatian bagi
ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat. Melalui inisiatif
MDGs, target pemenuhan dan akses masyarakat terhadap air bersih juga ditetapkan
menjadi salah satu indikator kunci. Bagi Indonesia sendiri, hal ini telah
ditindaklanjuti dengan memasang target optimis bahwa pada tahun 2015 nanti,
pemenuhan air bersih masyarakat mencapai 68,87%. Pada kenyataannya, sampai
dengan tahun 2012 target tersebut baru tercapai 58,05% dan masih harus mengejar
selisih 10,82%. Dengan pertumbuhan pemenuhan ketersediaan air yang hanya 2% per
tahun, maka dapat di pastikan target 68,87% pada tahun 2015 akan gagal
tercapai.
Potret ini
menggambarkan beratnya langkah pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat yaitu air bersih dan jika di elaborasi lebih jauh, masyarakat yang
paling dirugikan adalah mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Mereka acapkali terabaikan kebutuhannya walaupun hal tersebut sangat mendasar
bagi keberlangsungan hidupnya. Jangankan mendapatkan air bersih yang
berkualitas, menjamin ketersediaan yang minimalis untuk minum dan mandi sangat sulit dan
akhirnya penggunaan air langsung dari alam harus dilakukan walaupun terasa
payau.
Tekanan terhadap
pemenuhan air masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil semakin bertambah dengan
minimnnya infrastruktur di wilayah tersebut. Jangankan ketersediaan instalasi
pipa, sumber air bersih pun sangat terbatas ditemukan. Untuk konteks
pulau-pulau kecil, karena wilayahnya yang jauh, daya dukung yang terbatas serta
aksesibiitas yang sulit, masyarakat harus menyeberangi laut untuk mendapatkan
air bersih, itupun dengan alat angkut dan kapasitas yang terbatas. Belum lagi
jika dikonversi dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan air
bersih, sungguh merupakan beban yang teramat berat.
Sementara itu,
di wilayah pesisir pemanfaatan air bersih sudah makin meluas, bukan saja hanya
untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga tetapi juga untuk mendukung aktivitas
ekonomi masyarakat. Aktivitas tersebut misalnya untuk memenuhi kebutuhan air
guna memproduksi es batu, pemenuhan air untuk kapal-kapal ikan serta kebutuhan
air di Tempat Pendaratan Ikan atau Pangakalan Pendaratan Ikan agar lokasi
tersebut bisa beroperasi secara layak. Aktivitas perikanan yang tinggi di
pesisir tersebut tentunya membutuhkan ketersediaan air yang cukup sehingga
mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat.
Perhatian
pemerintah untuk mendukung pemenuhan air bersih di pesisir dan pulau-pulau
kecil baru diberikan pada beberapa tahun terakhir ini. Data Kementerian
Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa pada tahun 2013 lalu telah mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 153,8 miiliar untuk membangun instalasi air bersih di 152 lokasi
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). Program tersebut dilanjutkan pada tahun 2014
ini dengan komitmen anggaran sebesar Rp 147,1 miliar untuk dukungan air bersih
di 110 lokasi PPI yang tersebar di 25 Provinsi. Sementara itu, Kementerian
Kelautan dan Perikanan pada tahun 2013 memberikan fasilitasi penyediaan sarana
air bersih dengan teknologi desalinasi yaitu melalui pengolahan air laut
menjadi air bersih bagi pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar di
56 lokasi dengan anggaran sekitar Rp 84 miliar.
Jika di total,
dukungan anggaran untuk penyediaan air bersih dari kedua kementerian tersebut
mencapai Rp 240 miliar per tahun. Angka tersebut rasanya belum seberapa
dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur pada APBN tahun 2013
lalu yang mencapai Rp Rp 203 triliun. Apalagi mengingat ada sekitar 7,87 juta
penduduk miskin ada di pesisir atau 27,24% dari total jumlah penduduk miskin di
Indonesia yang mencapai 28,59 juta orang. Secara administratif, sebaran
penduduk miskin ini ada di 10.640 Desa Pesisir sehingga sangat cukup beralasan
jika perhatian pemerintah pada penyediaan dan pemenuhan air bersih dapat lebih
ditingkatkan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau keci.
Memotret kondisi
kehidupan masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil dengan angka-angka saja
nampaknya belum akan cukup. Meneropong lebih dalam kehidupan mereka secara
kualitatif akan semakin meneguhkan komitmen kita untuk mendorong pembangunan
yang lebih berkualitas di wilayah ini. Peran serta semua pihak baik pemerintah,
swasta, BUMN, NGO serta masyarakat pesisir sendiri harus terus dilakukan tanpa
lelah. Masalah air bersih tentunya bukan
persoalan teknis semata, tetapi mesti dilihat bagaimana keberpihakan negara ini
untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Masyarakat nun jauh di pelosok
pesisir dan pulau-pulau kecil yang jauh dari hingar bingar dan kegemerlapan
kehidupan perlu mendapatkan pelayanan yang proporsional dari pemerintah. Dengan
penuh kesederhanaan, tentunya mereka menginginkan standar dan kualitas hidup
sebagaimana masyarakat perkotaan sudah lama menikmati.
Pemerintah
tentunya tidak perlu mengulangi kesalahan pembangunan masa lalu yang hanya mengutamakan
pembangunan fisik dan infrastruktur air bersih, tapi juga harus memberikan perhatian pada peningkatakan
kapasitas masyarakat serta pemeliharaan dari infrastruktur air bersih yang sudah dibangun. Aspek pemanfaatan yang
berkelanjutan terhadap aset-aset tersebut perlu di monitor lebih lanjut karena
tidak sedikit infrastrukur air bersih yang sudah terbangun akhinya mangkrak
karena minimnya pemeliharaan. Oleh karena itu, perayaan Hari Air Sedunia ini harus menjadi momentum semua pihak untuk
mereview kembali sejauh mana komitmen dan perhatian pemerintah pada perluasan
akses ketersediaan dan pemenuhan air bersih pada masyarakat pesisir dan
pulau-pulau kecil. Wujud perhatian tersebut mesti termanivestasi pada
keberpihakan program, anggaran, pelaksanaan yang berkualitas serta tingkat
partisipasi masyarakat karena sekali lagi bahwa pembangunan tersebut bukan sekedar
angka-angka tetapi tentang harkat dan martabat kemanusiaan bagi siapapun
termasuk saudara kita di pesisir dan pulau-pulau kecil.
Oleh: Moh Abdi Suhufan
Sekretaris
Jenderal Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin
Alamat : Daan
Mogot Arcadia Blok C13 No 9 Batu Ceper, Tangerang
