Jakarta – Joko Widodo resmi sebagai
Presiden RI ke-7. Presiden Jokowi diidentikkan sebagai perwakilan wong cilik.
Bahkan dalam kampanyenya, Slogan-slogan pro rakyat, menghiasi jalanan Ibu kota,
sampai di daerah. Karenanya, Jokowi harus berhati-hati dalam mengeluarkan
kebijakan. Apapun kebijakan yang diambil Jokowi harus pro-rakyat. Bukan
sebaliknya. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula.
Menurut
Beni, Jokowi harus tetap mengidentikkan diri sebagai presiden Pro-rakyat.
Jangan sekali-kali Jokowi mengidentikkan diri sebagai perwakilan wong cilik,
namun dalam perjalanan pemerintahan malah pro-pemilik modal. dan elit politik.
Menghadapi
rencana kenaikan BBM, Beni kembali mengingatkan kepada Presiden RI, bahwa isu
BBM adalah indikator tuk menilai menilai bahwa Jokowi adalah presiden yang pro ‘wong
cilik’, atau malah pro pemilik modal. Pro korporasi dan mafia migas.
Beni
menegaskan, Jika Jokowi menaikkan harga BBM pada bulan November nanti, maka DPP
IMM akan menginstruksikan seluruh kader IMM hingga komisariat di kampus-kampus
seluruh Indonesia, untuk mendesak Jokowi Turun.
“BBM Naik
Jokowi harus ‘Turun’. Kenaikan BBM bukti bahwa Joko Widodo bukan Presiden pro
rakyat. IMM se-Indonesia akan turun menggalang kekuatan rakyat untuk mendesak
Presiden Mundur”, Tegas Beni.
Menurutnya,
dengan menaikkan BBM, ini tanda bahwa Joko Widodo bukanlah presiden rakyat
Indonesia. Bukan presiden ‘wong cilik’, Tapi presiden para Korporat. “Jika Presiden RI menaikkan BBM, maka Joko
Widodo bukanlah presiden yang pro rakyat. Karena dengan menaikkan BBM, ‘wong
cilik’ makin terhimpit. Jutaan penduduk Indonesia berpotensi jatuh dalam
kubangan kemiskinan karena daya beli masyarakat masih dibawah standar” Tegas Beni.
“Kenaikkan
harga BBM, hanya menguntungkan para korporasi besar yang juga bermain di sector
migas. Korporasi asing Akan menggeser Pertamina di sektor Hilir. Karena harga BBM dari korporasi asing yang sekarang marak di Ibu Kota
Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia tidak akan berbeda jauh.” Lanjutnya.
Beni juga
menyingung partai penguasa yang dulunya bersikeras agar BBM tidak dinaikkan. “Jokowi
harusnya tidak perlu panik. Karena ada 1001 cara agar BBM tidak naik. Menurut
kajian partai pengusungnya. Sewaktu SBY menaikkan BBM”. Pungkas Beni.
Beni
menyarankan Presiden tidak berfikir sempit dengan menaikkan harga BBM. Karena
tidak akan menyelesaikan substansi masalah defisit APBN. Jokowi harus berfikir
menasionalisasi asset strategis bangsa ini (Migas). Minimal renegosiasi
kontrak. yang lebih menguntungkan bangsa.
“Migas
adalah kekayaan alam Indonesia yang manfaatnya bukan dirasakan rakyat. Tapi para
korporasi asing. Hampir 90 % Kekayaan Migas bangsa dikuasai korporasi asing. Bangsa Indonesia hanya bisa ‘gigit jari’ melihat kekayaan alam nya ‘dijarah’”.
Tutup Beni
Sumber Foto : pcimmkebumen.blogspot.com
